LacakFakta.com/Boltim–Tabir gelap dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) bernilai fantastis Rp45 miliar pada Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kian tersingkap. Kasus yang menyeret RS Pratama Modayag ini mendadak menjadi sorotan panas setelah tim penyidik Unit Tipidkor Polres Boltim dijadwalkan turun gunung untuk membongkar kejanggalan di lapangan. Rabu 9 September 2026.
Penyidik Kepolisian Resor Boltim bakal menyisir langsung ketersediaan fisik, jenis, hingga kesesuaian jumlah alkes yang dibeli dengan dana publik bernilai puluhan miliar tersebut. Uji petik ini menjadi langkah krusial guna menguji apakah alkes yang dibeli benar-benar berwujud di fasilitas kesehatan, atau sekadar permainan dokumen di atas kertas.
Kapolres Boltim AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan menegaskan, pemeriksaan fisik wajib dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen pengadaan dengan ketersediaan riil alkes di RS Pratama Modayag.
“Pemeriksaan fisik ini krusial untuk mencocokkan dokumen pengadaan dengan jenis, jumlah, serta ketersediaan riil alkes di fasilitas kesehatan tersebut,” ujar AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan.
Skandal yang menggerogoti sektor kesehatan ini memantik kemarahan publik dan respons menukik dari Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Sulawesi Utara. PWOIN Sulut menilai dugaan penyelewengan dana alkes bukan sekadar kejahatan anggaran biasa, melainkan pengkhianatan terhadap hak kesehatan rakyat kecil.
Ketua PWOIN Sulut, Reza Lumanu, secara eksplisit menunjuk hidung pucuk pimpinan Pemkab Boltim. PWOIN mendesak aparat penegak hukum tidak hanya membidik pejabat pembuat komitmen atau pihak ketiga, tetapi berani membongkar dugaan aliran dana yang diduga kuat menetes ke lingkaran kekuasaan tertinggi di Boltim.
“Nilai anggaran Rp45 miliar ini sangat besar dan menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Kami dari PWOIN Sulut secara tegas mendesak Kapolres Boltim untuk memanggil, memeriksa, serta menangkap Bupati Boltim Oskar Manoppo, S.E., M.M., atas dugaan kuat keterlibatan serta penerimaan aliran dana dalam proyek pengadaan alkes tersebut. Penegakan hukum harus profesional, berani, dan tanpa pandang bulu,” tegas Reza Lumanu.
Langkah uji keberanian Polres Boltim kini menjadi cerminan taruhan kredibilitas korps bhayangkara di mata publik. Proyek bernilai Rp45 miliar pada tahun 2025 ini dinilai rentan ditunggangi praktik penyalahgunaan wewenang dan perburuan rente (*rent-seeking*).
Publik kini menanti keberanian Polres Boltim untuk mengusut tuntas skandal ini hingga ke akar-akarnya tanpa terpengaruh oleh intervensi politik maupun status jabatan terperiksa.
Komentar