LacakFakta.com/Boltim– Usut tuntas dugaan penyimpangan pengadaan buku Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kian menemu titik krusial. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Boltim saat ini tengah memperketat langkah penyidikan guna membongkar praktik dugaan bancakan anggaran yang menggerogoti sektor pendidikan daerah tersebut. Rabu 9 September 2026
Kapolres Boltim, AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, menegaskan bahwa tim penyidik bergerak intensif dalam mengumpulkan alat bukti, menyisir dokumen krusial, serta memeriksa maraton para saksi. Pihak kepolisian juga membuka peluang lebar untuk melayangkan pemanggilan ulang terhadap seluruh pihak terkait guna memperjelas serta memperkuat konstruksi hukum perkara ini.
Proses hukum yang sedang berjalan ini mendapat sorotan tajam dan pengawalan ketat dari insan pers. Ketua Perhimpunan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Sulawesi Utara, Reza Lumanu, mengecam keras dugaan penyelewengan dana pendidikan yang dinilainya telah merampas hak-hak mendasar masyarakat Boltim. Ia mendesak aparat penegak hukum bertindak berani dan tidak tebang pilih.
Reza menekankan agar penyidik Tipidkor Polres Boltim tidak ragu menyeret siapapun yang terlibat, termasuk pejabat tertinggi di tingkatan pemerintah daerah. Menurutnya, indikasi keterlibatan serta dugaan aliran dana pengadaan buku BOSP ke pimpinan daerah harus dibuka transparan tanpa ada yang ditutupi.
“Kapolres Boltim harus mengambil langkah konkret dan tegas. Jangan ada kompromi! Panggil, periksa, dan jika terbukti terlibat, langsung tangkap Bupati Boltim Oskar Manoppo. Dugaan aliran dana BOSP yang mengalir ke pimpinan daerah ini harus dibongkar secara terang benderang di hadapan publik. Begitu ada indikasi kuat dan bukti yang cukup, segera proses hukum serta tahan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Reza Lumanu.
PWOIN Sulut memastikan akan terus mengawal penanganan kasus ini secara konsisten agar proses penyidikan di Polres Boltim berjalan profesional, transparan, serta bebas dari segala bentuk intervensi maupun tekanan kekuasaan.
Komentar