LACAKFAKTA.COM, Minahasa Utara — Mafia BBM subsidi kembali unjuk kuasa. Di Minahasa Utara, praktik penimbunan Bio Solar bersubsidi kian brutal, dilakukan terang-terangan tanpa rasa takut terhadap hukum. Sosok berinisial Fokla diduga menjadi otak di balik kejahatan terorganisir ini, memimpin operasi ilegal dengan jaringan rapi, gudang aman, dan yang paling mencurigakan perlindungan dari oknum aparat. Sabtu 31 Mei 2025.
Gudang penimbunan dikelola dengan sistematis, dijaga oleh Stanly, orang kepercayaan Fokla. Solar subsidi yang disedot dari berbagai SPBU dibeli dengan harga resmi Rp6.800 per liter, lalu dijual kembali ke berbagai perusahaan dan kapal industri, termasuk SPOB dan tanker yang bersandar di Pelabuhan Bitung, dengan harga selangit: Rp12.500 hingga Rp14.000 per liter. BBM bersubsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat justru dijarah dan dijadikan ladang bisnis haram.
Jerry salah satu toko Aktivis masyarakat setempat angkat bicara dengan nada keras. Ia menuding Kapolres Minahasa Utara, AKBP Auliya Rifqie A. Djabar, S.I.K., M.Si., telah gagal total dalam pengawasan, bahkan terkesan sengaja membiarkan praktek ilegal tersebut berjalan mulus.
“Ini bukan lagi kelalaian, ini pembiaran yang memalukan. Jangan-jangan Kapolres bukan tidak tahu, tapi memang sengaja tutup mata karena ada setoran yang masuk rutin dari Fokla!” seru Jerry dalam pernyataan resminya.
Ia mendesak Kapolda Sulut untuk segera mencopot Kapolres Minut, dan membentuk tim independen guna mengusut aliran uang dan aktor-aktor yang terlibat dalam sindikat ini.
“Kalau Kapolda diam, publik bisa menilai: ada apa di balik diamnya institusi? Jangan-jangan, benang merah praktik mafia BBM ini justru mengular sampai ke atas,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Jerry mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Fokla adalah bentuk kejahatan ekonomi yang merusak sendi negara. Negara dirampok, rakyat dirugikan, dan hukum diinjak-injak.
“Saya siap melaporkan kasus ini ke Mabes Polri, KPK, dan Kementerian ESDM. Jika aparat daerah sudah lumpuh, maka harus ada intervensi dari pusat. Kami tidak akan diam sementara rakyat dikorbankan demi kerakusan segelintir mafia yang dilindungi aparat korup,” tegasnya.
Saat ini, masyarakat dan aktivis menanti langkah nyata dari Polda Sulut. Apakah keberpihakan mereka ada di sisi hukum dan rakyat, atau di bawah meja para mafia BBM?
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada satu pun pernyataan penindakan secara resmi dari Kapolres Minut ataupun Kapolda Sulut. Diamnya aparat semakin memperkuat dugaan publik, mafia BBM bukan hanya ada mereka dilindungi. (TIM)
Komentar