LacakFakta.com/Sulut,– Proyek preservasi jalan Airmadidi, Sulawesi Utara, kini menjadi simbol proyek gagal dengan dugaan korupsi yang semakin menggila. Hasil investigasi di lapangan mengungkap fakta yang mencoreng: beton jalan mudah hancur hanya dengan tekanan ringan jari.
Temuan ini menjadi bukti telanjang kualitas pekerjaan dan material yang jauh dari standar. Seorang pekerja yang berhasil diwawancarai mengungkapkan fakta yang lebih mencengangkan. Ia mengaku hanya mengikuti perintah terkait komposisi campuran material dan kualitas beton. Pengakuan ini mengarah pada dugaan kuat adanya perintah dari atasan untuk melakukan penghematan material demi keuntungan pribadi, yang berakibat pada kualitas jalan yang memprihatinkan.
Ironisnya, Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Utara, Ringgo Radetyo, memilih untuk bungkam dan menghindar saat dikonfirmasi terkait proyek yang menjadi buah bibir ini. Ia hanya mengarahkan awak media untuk menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kantor. Sikap bungkam Satker ini semakin mempertegas dugaan adanya ketidakberesan dan praktik korupsi yang terstruktur dalam proyek tersebut.
Masyarakat dan para pengguna jalan merasa geram dan kecewa dengan hasil pekerjaan yang amburadul ini. Mereka khawatir jalan yang baru saja diperbaiki akan kembali rusak dalam waktu singkat, mengancam keselamatan dan memboroskan anggaran negara.
Proyek preservasi jalan Airmadidi seharusnya menjadi prioritas untuk meningkatkan infrastruktur dan menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun, jika proyek ini dikerjakan asal-asalan dan dikorupsi, tujuan mulia tersebut akan sulit tercapai.
Masyarakat kini menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara didesak segera turun tangan melakukan investigasi mendalam terhadap proyek ini. Jika terbukti ada indikasi korupsi, para pelaku harus ditindak tanpa pandang bulu.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara adalah kunci untuk mencegah praktik korupsi. Publik berhak tahu ke mana uang rakyat digunakan dan bagaimana proyek-proyek pembangunan dilaksanakan. Jangan biarkan para koruptor merampok uang rakyat dan menghancurkan masa depan bangsa! Jumat, 17 Oktober 2025. Rakyat menanti KPK bertindak!
Komentar