LacakFakta.com/Sulut,– Gelombang kemarahan dan kekecewaan terus bergulir terkait skandal dana hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bitung. Terungkap bahwa dana yang seharusnya diperuntukkan bagi studi banding tokoh agama, justru diduga kuat dinikmati oleh mantan Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan istri, sejumlah pejabat, hingga istri Ketua KPK Setyo Budiyanto, Henny Setyobudi. Kasus ini semakin memanaskan tensi dan menyoroti integritas para pejabat publik, terutama di lembaga anti rasuah.
Aktivis muda anti korupsi Sulut, Michael Madas, tak henti-hentinya mengecam tindakan yang dinilai sangat tidak bermoral ini. “Ini sangat tidak bermoral! Dana yang seharusnya untuk para tokoh agama yang akan melakukan study banding malah dinikmati oleh Wali Kota dan koleganya. Dana hibah tersebut dari Pemerintah Kota Bitung dan pemerintah kota Bitung juga yang menikmati dalam hal ini mantan Wali Kota Bitung Maurits Mantiri,” ungkap Madas dengan nada berang, Jumat 17 Oktober 2025.
Madas menuntut agar kasus ini tidak didiamkan begitu saja, mengingat adanya dugaan keterlibatan pejabat Polri dan keluarga dari Ketua KPK. Ia mendesak Kejaksaan Agung, Dewan Pengawas KPK, dan Mabes Polri untuk mengambil langkah tegas dan segera memproses para pelaku perjalanan mewah ke Eropa tersebut.
Lebih lanjut, Madas menyoroti kontradiksi antara skandal ini dengan permintaan Ketua KPK Setyo Budiyanto yang meminta penghapusan istilah gratifikasi kepada Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam RUU Perampasan Aset. Ia menilai permintaan tersebut sarat kepentingan, mengingat istrinya diduga menerima gratifikasi perjalanan mewah ke Eropa menggunakan dana hibah FKUB yang bersumber dari APBD Kota Bitung.
“Mirisnya lagi beberapa waktu lalu Ketua KPK Setyo Budianto meminta untuk menghapus istilah gratifikasi kepada Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam RUU Perampasan Aset. Hal tersebut menjadi tanda tanya besar bagi Masyarakat, permintaan tersebut dinilai sarat kepentingan, mengingat istrinya diduga menerima gratifikasi perjalanan mewah ke Eropa menggunakan dana hibah FKUB yang bersumber dari APBD Kota Bitung,” ujar Madas.
Skandal ini menjadi ujian berat bagi integritas dan kredibilitas KPK. Masyarakat menanti tindakan nyata dari lembaga anti rasuah tersebut untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan independen, serta menjatuhkan sanksi yang setimpal kepada para pelaku yang terbukti bersalah. Jangan biarkan kepercayaan publik terhadap KPK runtuh akibat kasus ini!
Komentar